Joseph Marsiano
221011450628
02TPLP001
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
1. E-government
Pesatnya perkembangan teknologi internet sangat berpengaruh
terhadap pola hidup masyarakat. Hadirnya teknologi internet semakin memudahkan
masyarakat dalam berbagai macam aktifitas.
Bidang pemerintahan dalam hal ini pemerintah sudah
menggunakan teknologi untuk mempermudah masyarakat mengenal dan terutama
pemanfaatan teknologi dibuat guna melayani masyarakat secara luas. Dengan
menggunakan teknologi sebagai alat pengolahan data, pemerintah dapat mengolah
data seperti data penduduk, kesehatan, tenaga kerja, dan sebagainya. Pemerintah
menggunakan komputer untuk menangani masalah administrasi.
Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem
pelayanan diberbagai sektor. Pemerintah tidak ingin ketinggalan untuk
memanfaatkan perkembangan komputer cukup signifikan. Pemanfaatan media komputer
pada pemerintahan sangatlah mempengaruhi kinerja dalam pengolahan data-data.
E-government merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah
untuk melayani masyarakat secara online. Aplikasi ini memungkinkan pelayanan
publik terjadi begitu intens karena bersifat online. Penyederhanaan birokrasi
terjadi karena untuk menyampaikan ide, keluhan masyarakat tidak harus
mengantri. Terjadinya komunikasi yang dilakukan pada warga dengan pemerintah
ataupun sebaliknya, adanya peningkatan efisiensi pada suatu organisasi,
tentunya dapat menghemat pembayaran pajak. Layanan public online merupakan
salah satu hasil dari penerapan e-government. Masyarakat dengan mudahnya
melaporkan suatu keluhan ataupun keresahan yang terjadi pada lingkungan.
Sejak tahun 1995 e-government sudah mulai diterapkan
contohnya Bina Graha Net yang berada di Istana Negara, lalu muncullah website
instalasi kepemerintahan. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 adalah awal dari
peningkatan perkembangan e-government. E-government meningkat secara signifikan
tidak hanya pada pemerintahan pusat namun pemerintahan daerah saat ini sudah
mulai menggunakannya.
a. Definisi
E-government
E-government dapat didefinisikan sebagai pelayanan
pemerintahan yang menggunaan teknologi digital dengan tujuan untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi dalam penyampaian layanan.
b. Manfaat
E-government
1) Memberikan
kualitas dalam bentuk pelayan kepada masyarakat.
2) Sebagai sarana
keterbukaan ditubuh pemerintah sehingga bisa dijadikan sebagai faktor
pengontrol kinerja pemerintah dimana akhirnya pemerintah tersebut dapat bekerja
tanpa penyelewengan penggunaan fungsinya.
3) Menghemat biaya
administrasi.
4) Pemerintahan
dapat menjawab serta mencari solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi.
c. Maksud serta
tujuan dari peningkatan E-government
Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada
masyarakat luas terkait proses administrasi Negara atau keperluan
lain-lain. Dalam rangka untuk
meningkatkan kualitas pelayanan tersebut terdapat beberapa tujuan yang akan
tercapai :
1) Kebutuhan
masyarakat akan informasi terpenuhi karena adanya penjaringan informasi kepada
layanan publik yang berkualitas.
2) Peningkatan
perekonomian tentunya harus adanya hubungan interaktif kepada seluruh pedagang
ataupun di dalam dunia bisnis.
3) Terdapat
fasilitas yang mendukung untuk terjadinya dialog terbuka antara pemerintah
dengan masyarakat.
4) Transaksi serta
layanan antara lembaga pemerintahan yang transparansi.
2. Pemicu Utama E-government
Negara Indonesia terhitung terlambat dalam menerapkan dan
mengembangkan bentuk pelayanan e-government ini dibandingkan dengan negara
maju. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :
a. Besarnya
biaya yang harus dikeluarkan.
b. Sistem
administrasi sedang dalam proses pengembangan.
Perkembangan aplikasi di negara maju sangat cepat. Cepatnya
perkembangan aplikasi komputer tersebut sudah mulai menimbulkan masalah untuk
negara-negara tersebut sehingga hal tersebut merupaka hal serius sehingga
diperlukan perhatian khusus untuk menangani hal tersebut. Berbeda dengan
Indonesia yang perkembangannya cukup pelan dan belum menimbulkan masalah yang
butuh penanganan khusus.
Pemicu utama perkembangan e-government menurut sejarahnya
ada tiga konsep, yaitu :
a. Era globalisasi
yang berkembang dengan pesat banyaknya isu-isu yang muncul pada masyarakat
diantaranya seperti perdagangan bebas bea cukai, hak asasi manusia, pasar
terbuka dan masih banyak lagi lainnya dan itu merupakan hal yang harus sangat
diperhatikan pemerintah pusat dimana pemerintah pusat harus benar-benar
mengontrol setiap isu yang ada. Pemerintah Tentunya harus mengambil reposisi
dalam sebuah negara, dari mulai yang internal dikepemerintahan maupun pada
masyarakat dimana pemerintah harus benar-benar memperhatikan semua aspek pada
masyarakat.
b. Akibat
kemajuan pada teknologi tentunya sangat dengan mudah data dan informasi dapat
diakses masyarakat di seluruh belahan dunia, hanya butuh beberapa detik untuk
mengakses sebuat data atau informasi yang ada. Peranan pemerintah untuk
mengatur bagaimana menyikapi dalam melayani masyarakat, dikarenakan secara
tidak langsung masyarakat yang mengambil alih.
c. Peningkatan
pada kualiats pola pikir atau kegiatan masyarakat dimana dunia industri
memerlukan tenaga yang lebih mengerti teknologi terbaru dari mesinnya. Pada
kinerja di sektor swasta percepatan kemajuan terbilang lebih lambat, sehingga
masyarakat tahu adanya sebuah ketidak sejajaran pada sistem palayanan. Secara
tidak langsung masyarakat menghimbau kepada pemerintah bagaimana caranya agar
dapat meningkatkan kinerjanya.
Ketiga aspek tersebut merupakan tekanan yang dilakukan oleh
masyarakat pada pemerintah agar dapat memperbaiki kinerjanya yang lebih
signifikan, dengan adanya teknologi.
3. Strategi Pengembangan E-government
Strategi pada e-government dikerjakan dalam 6 strategi,
diantaranya :
a. Sistem
pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas dan dapat dipercaya.
b. Pengembangkan
industri telekomunikasi dan teknologi informasi, harus mengikut sertakan dunia
usaha.
c. Sistem
manajemen pada proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara
holistik.
d. Dalam
pengembangan industri telekomunikasi dan informasi, dunia usaha harus
memanfaatkan teknologi.
e. Melaksanakan
pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistis dan
terukur.
f. Pengembangan
kapasitas SDM ditubuh pemerintah pusat dan daerah yang disertai dengan
meningkatnya e-literacy masyarakat.
Beberapa contoh aplikasi yang menunjang administrasi
pemerintah dan sukses memberikan pelayanan maupun informasi yang berguna bagi
masyarakat, antara lain :
a. mCity
Aplikasi mCity adalah sebuah aplikasi mengenai informasi
suatu kota yang bisa diakses melalui smartphone. Wisatawan dapat mencari tahu
tentang kota tujuan dengan bantuan aplikasi mCity. Singkatnya, aplikasi ini
dapat diartikan sebagai penunjuk jalan serta pemberi informasi mengenai suatu
kota. Informasi lengkap mengenai kota tersebut seperti info tentang kuliner,
tempat wisata, hingga penginapan.
b. Qlue
Aplikasi yang digunakan oleh pemerintah di DKI Jakarta yang
diluncurkan pada desember 2014. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk
menginformasikan kerusakan fasilitas, keluhan dan sebagainya. Selain itu
masyarakat dapat mengupload foto jika ada masalah yang terjadi di suatu
lingkungan masyarakat tersebut berada.
c. Lapor!
Aplikasi Lapor! merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi
serta pengaduan dari masyarakat yang berbasis media sosial. Proses penanganan
keluhan pada aplikasi ini dapat dipantau dan diawasi oleh publik. Selain untuk
menyampaikan laporan, aplikasi ini juga terdapat fitur dialog virtual antara
pemerintah dan masyarakat.
d. Info BMKG
Aplikasi ini dibuat dan digunakan oleh BMKG (Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Pada aplikasi ini kita bisa melihat
perkiraan cuaca, analisis iklim, dan informasi terjadinya gempa di seluruh
kabupaten dan kota di Indonesia. Aplikasi ini juga akan memberikan notifikasi
jika gempa yang terjadi berpotensi tsunami. Aplikasi inipun memuat press
release jika ada himbauan ataupun pernyataan resmi dari pihak BMKG.
e. BPOM Mobile
Aplikasi ini dibuat dan digunakan oleh BPOM (Badan Pengawas
Obat dan Makanan). Dalam keterangannya di Playstore, pada aplikasi ini
masyarakat bisa mengecek suatu produk menggunakan Kode QPR ataupun Kode Batang.
Dalam aplikasi ini masyarakat bisa juga menyampaikan aduan terhadap suatu
produk kepada BPOM.
4. Tugas Humas Pemerintah
Transparansi dalam memberikan informasi kepada
masyarakat merupakan faktor yang dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah lembaga. Transparansi dalam
menjalankan fungsi sebuah lembaga serta transparan dalam memberikan informasi
kepada masyarakat sangat penting karena masyarakat berhak untuk mengetahui
suatu kebenaran. Sebagai jembatan informasi antara suatu lembaga dengan
masyarakat maupun antara lembaga, posisi humas suatu lebaga di pemerintahan
sangatlah penting. Beberapa tugas penting humas suatu lembaga menurut yang
dikutip oleh Amalia (2012):
a. Menurut
Ardianto, E. (2011:239) menjelaskan bahwa kebijakan publik dan pelayanan publik
merupakan kegiatan utama pemerintah. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi
masyarakat, pemerintah harus memiliki birokrasi yang sederhana.
b. Menurut
Cutlip.C dan Broom (2007:468) praktisi
humas pemerintah memiliki tugas utama yakni memberikan informasi. Harus
diingatkan juga bahwa dalam sistem politik harus mampu memberi jarak
(membatasi) peran khusus.
Joice J Gordon mengartikan humas seharusnya berperan khusus
yang berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan hubungan yang baik antara
pemerintah dengan masyarakat. Berikut tugas humas yang dijelaskan Gordon:
a. Memberikan informasi yang jelas dan benar kepada
konstituen tentang agenda kepemerintahan.
b. Memastikan bahwa
adanya suatu kerjasama yang aktif di dalam sebuah program kepemerintahan dan
adanya kewajiban untuk mematuhi kebijakan.
c. Memajukan dan
mendorong masyarakat agar dapat mendukung kebijakan serta program pemerintah.
d. Dapat menyampaikan
aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
5. Isu sosial dan masalah
Berikut ini adalah beberapa isu sosial dan masalah yang
muncul dari penerapan sistem eGovernment.
a. Semakin bebasnya
dalam hal akses situs pemerintah, dapat menimbulkan cyber crime sehingga dapat
merusak sistem komputer pada e-government.
b. Semakin
berkurangnya komunikasi atau interaksi sosial antara admin pemerintah dengan
masyarakat.
c. Kurangnya
pengetahuan atara masyarakat satu dengan yang lainnya dalam penggunaan
e-government, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat
luas.
d. Kurangnya
pelayanan yang diberika, karena sistem manajemen atau proses kerja dalam hal
kesiapan prosedur dan peraturan masih membatasi SDM.
e. Belum kuatnya
strategi mengenai anggaran yang digunakan untuk pengembangan situs
e-government.
f. Sejumlah
faktor seperti keamanan informasi, otentikasi, dan standarisasi antar situs
secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian.
g. Kemampuan masyarakat
untuk mengakses jaringan internet masih terdapat kesenjangan. Meskipun telah
lama diatur dalam undang-undang untuk segera diterapkan di seluruh sendi
pemerintahan, namun tidak semua daerah menerapkan sistem e-government.
0 Komentar